Ditulis Oleh : H. Chamzawi Pemerhati masalah politik, sosial dan keagamaan

HaloBojonegoro.com
Dengan tertangkapnya DR. Akil Muchtar, SH, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu yang lalu, karena diindikasikan terlibat dalam penyuapan pemenangan salah satu kontestan di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten, maka ranah hukum di Indonesia seolah runtuh seketika. Ini benar2 gempa dan tsunami dahsyat. Masyarakat Indonesia seolah tak percaya, mengapa kejadian yang sangat menjijikkan justru terjadi di lingkungan institusi yang sangat dipercaya keberadaannya oleh masyarakat luas, sampai2 mereka menjuluki MK sebagai lembaga ‘superbody’ atau ‘superior’, karena kewenangan, kewajiban dan keputusan2nya final dan binding (tak dapat diganggugugat dan mengikat). Masyarakat tentu kecewa dengan perilaku naif dan konyol tersebut.
Sebagaimana diketahui, MK   mempunyai   4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1.      Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.      Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.      Memutus pembubaran partai politik, dan
4.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Sedangkan kewajiban MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:    a) penghianatan terhadap negara;
b) korupsi;    c) penyuapan;    d) tindak pidana lainnya; 2. atau perbuatan tercela, dan/atau 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tertangkapnya Akil Muchtar, menjadikan MK bak macan ompong, karena  terlibat kasus penyuapan, padahal Akil Muchtar sangat tahu, secara normatif, suap diharamkan oleh negara dan Islam. Nabi Muhammad s.a.w. mengharamkan suap, bahkan ‘penyuap dan yang disuap, kedua-duanya masuk neraka!’. Perbuatan Akil Muchtar ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat, baik dari kalangan awam, praktisi hukum maupun para ahli.  Terlepas dari masalah yang sangat krusial tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah pendapat tentang ‘apa hukuman yang pantas bagi Akil Muchtar, dan bagaimana nasib MK selanjutnya’.
Mengenai yang partama, hukuman yang pantas untuk Akil Muchtar adalah hukuman mati, itu kata Prof, Jimly Asshiddieqy, mantan  Ketua MK pertama, namun saran dan usulan Prof. Jimly ini ditentang oleh berbagai pihak, karena undang-undang belum mengatur untuk itu, dan masyarakat masih phobi terhadap hukuman mati. Yang pantas adalah dihukum seberat-beratnya, paling tidak seumur hidup atau 20 tahun penjara.
Sedangkan mengenai yang kedua, tentang bagaimana nasib MK selanjutnya sebagai institusi penegak supremasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang persengketaan tafsir undang-undang (pengujian), kelembagaan negara, parpol, perselisihan pemilu maupun tentang keberadaan Presiden dan atau Wakil Presiden, Prof. Mahfudz, mantan Ketua MK kedua, menyatakan: bubarkan saja MK !
 Namun yang perlu dicermati adalah tentang bagimana nasib MK selanjutnya, setelah ketuanya terlibat kasisus suap, suatu perbuatan nista yang sangat dibenci oleh masayarakat luas, sedangkan masalah hukuman yang pantas bagi Akil Muchtar, biar saja KPK yang mengurusnya. MK tak perlu dibubarkan dan jangan sampai dibubarkan ! Karena MK merupakan institusi atau benteng terakhir sebagai penegakan hukum di Indonesia, khususnya menyangkut penegakan demokrasi, walaupun ada yang berpendapat bahwa mengurus sengketa pemilu, adalah hal naif dan merendahkan wibawa MK sendiri. Kalau MK dibubarkan, akibatnya akan sangat fatal, karena semua regulasi (undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya) adalah buatan manusia yang sifatnya sangat sementara (temporary), dan dipastikan suatu ketika akan dianggap tidak adil atau tidak memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan sifatnya yang sangat temporary tersebut, maka regulasi tersebut harus dan wajib direvisi. Siapa yang akan merivisi, tentunya MK !
Untuk mengurangi superior MK sebagai lembaga penegak hukum, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan oleh para hakim dan pejabat di lingkungan MK, maka MK perlu diawasi, dan lembaga yang sangat berwenang mengawasi MK adalah Komisi Yudisial, walaupun Prof. Jimly tidak setuju kalau MK diawasi oleh lembaga lain. Karena, sebenarnya MK bukalah lembaga superior atau superbody, karena status itu sudah terpatahkan dengan sendirinya, ketika Akil Muchtar ditangkap KPK karena terlibat kasus suap. Saat ini Presiden, sebagai Kepala Negara akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Walaupun nantinya, mungkin,  MK sebagai lembaga superior bisa membatalkan Perpu itu, karena MK mempunyai wewenang untuk itu, namun mansyarakat luas akan menilai, bahwa MK adalah institusi yang destruktif, dan pada ujungnya adalah permintaan pembubaran MK  sendiri.
Kita tentu tidak mau, supremasi hukum di Indonesia runtuh, hanya karena perbuatan segelintir manusia durjana. Menjadi hakim MK harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang sangat berat, melalui beberapa tahapan, termasuk melakukan fit and proper test di DPR,  setelah disetujui,  akhirnya para hakim MK tersebut dilantik oleh Presiden. Yang perlu diwaspadai adalah, latar belakang calon hakim MK tersebut. Ada sementara pendapat, bahwa suatu ketika, para hakim MK tersebut, ‘haram’ berasal dari kalangan Partai Politik (Parpol), karena secara psikologi politik, dikhawatirkan tidak jujur dan tentu ada kepentingan yang tersembunyi atau kepentingan tertentu antara dua belah pihak. Saat ini, hakim MK yang berasal dari parpol adalah 2 (dua) orang, yaitu pertama Prof. DR. Hamdan Zoelva, SH, dari Partai Bulan Bintang PBB), dan kedua DR. Patrialis Akbar, dari Partai Amanat Nasional (PAN). Apalagi kalau hakim yang bersangkutan harus menyelesaikan perkara pemilu atau pemilukada. Untuk berbuat jujur atau lurus tidak memihak, tentu akan sulit. Contoh paling nyata adalah pemilukada di Kabupaten Lebak, di mana pemenang semula adalah pasangan yang diusung oleh parpol gabungan, namun digugat oleh pasangan yang didukung oleh Partai Golkar. Hakim MK yang menangani sengketa pemilukada di Kabupaten Lebak ini adalah Akil Muchtar, yang juga berasal dari partai Golkar, yang diindikasikan menerima suap dari pasangan cabup Lebak tersebut. Oleh karena itu, usulan bahwa para hakim MK tidak berasal dari Parpol, perlu didukung  dan tentu DPR dan Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk itu,  diharapkan ada goodwill di antara mereka mengenai perubahan regulasi yang mengatur recruitment hakim MK. Perlu diingat bahwa recruitment hakim MK dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu jalur DPR, Mahkamah Agung dan Presiden. Ketiga jalur tersdebut, rawan dengan penyelewengan2 dan intervensi politik. Harapan kita adalah, semoga mereka wise atau bijak dalam menetapkan regulasi baru recruitments hakim MK, dan tidak tercampur dengan kepentingan politik sesaat !

Komentar :