Ditulis Oleh : Chamzawi (pemerhati, masalah politik, sosial dan keagamaan)

HaloBojonegoro.com – Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah olehmu rizqi yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadaNya. Negerimu adalah negeri yang ‘baik dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghofur).’ (As-Saba’ 15). Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka ‘banjir yang besar (sailal arimi), dan kami ganti dua kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit (atsl dan  sidr)’. (As-Saba’ 16).

Dalam konteks kekinian, sejarah Ratu Saba’ bisa berulang, kapan dan di manapun, karena semua sejarah Nabi-nabi yang diungkap dalam al-Qur’an sudah dapat dipastikan akan terulang dan terulang, sama, mirip atau mendekati. Ini janji Allah, karena sejarah para Nabi dan Rasul selalu dalam al-Qur’an. Karena untuk pembelajaran dan  manusia dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya.
Sebagian ulama berpendapat, bahwa ada 4 (empat) pilar sebuah negeri disebut Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman). Yaitu :1. Ulama harus berilmu dan menjadi tempat bertanya bagi ketiga unsur lainnya dan mau belajar ilmu agama. 2. Umara atau Pemimpin harus adil tidak membeda-bedakan rakyatnya 3. Orang kaya dermawan yang suka bersedekah kepada kepada yang membutuhkan dan, 4. Orang fakir hendaknya selalu berdoa untuk ulama, umara dan orang kaya, karena golongan ini do’anya lebih makbul.

Apakah Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang baldatun thoyyibatun wa Robbun ghofur, memang perlu dicermati atau bahkan diteliti secara mendalam. Bagi penduduk Timur Tengah yang gersang dan panas, Indonesia dianggap sebagai ‘surga’ yang menjelma di bumi. Karena apapun yang ditanam, pasti akan tumbuh, berkembang dan berbuah dengan baik. Sehingga tidak keliru mereka berpendapat seperti itu. Negeri yang ‘gemah ripah loh jinawi’ bak negeri Saba’ yang diidam-idamkan manusia. Itu dari satu sisi, yaitu kondisi alam yang luar biasa. Namun apakah Indonesia telah memenuhi 4 (empat) pilar sebagaimana disyaratkan (condition) oleh para ulama ? Inilah yang menjadi masalah besar ! Karena unsur kedua, yaitu ‘umara atau pemimpin harus adil tidak membeda-bedakan rakyatnya’ masih bisa ‘diperdebatkan’.
Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Luar biasa, ternyata para pendiri Republik ini telah menterjemahkan, menjabarkan serta mem-followup surat As-Saba’ ayat 15, dalam pasal 33 UUD ’45. Sebenarnya, jauh sebelum pasal-pasal UUD 45 dijabarkan, dalam Pembukaanya, para pendiri telah merumuskan rasa syukur kepada Allah s.w.t. (perumus pembukaan UUD 45 adalah para tokoh Nasionalis, Islam dan Kristen antara lain Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan Hasyim Asy’ari dari Nahdlatul Ulama) sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dalam alinea ke3 pembukaan UUD 45 berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Kalimat ini disandarkan pada firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 ‘jika kamu bersyukur, Aku tambah nikmatKu, dan bila kamu ingkar, maka siksaKu sangat pedih’ (la’in syakartum la’aziidannakum, wa la’in
kafartum inna adzabii lasyadiid).vKemerdekaan memang harus disyukuri, karena kemerdekaan, berarti bebas dari penindasan, penistaan dan penghinaan. Luar biasa para pendiri Republik Indonesia !

Apakah para umara, khususnya para eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota telah melaksanakan pasal 33 UUD 45 dengan benar, sepertinya ‘belum’. Eksekutif dan legislatif di Indonesia, sudah dapat dipastikan berasal dari ‘partai politik’. Merekalah yang menguasai republik ini. Namun,  rakyat Indonesia juga tahu, bahwa, jangankan mereka menterjemahkan dan mengamalkan pasal 33 UUD 45 dengan benar, justru  sebagian dari mereka sering melakukan tindakan tidak terpuji, seperti  ‘korupsi’ secara sendiri-sendiri atau secara beramai-ramai (berjamaah).

Di tingkat pusat, hampir semua parpol, baik yang berada duduk dalam pemerintahan maupun di jajaran legislatif ditengarahi melakukan korupsi (riswah), dan saat ini perkaranya sedang ditangani KPK. Apakah korupsi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk corporasi/institusi (baca: parpol), semua masih dalam penyelidikan. Mereka benar-benar tak pandai bersyukur, diberi ‘amanah’ tapi malah menjadi pengkhianat. Dipilih oleh rakyat, namun rakyat tetap tak beranjak  menuju ke arah perbaikan yang signifikan, sebaliknya rakyat semakin terpuruk dan tertindas. Perlu diketahui, korupsi tidak hanya mengambil uang atau aset negara dengan ‘cara melawan hukum atau dengan cara tidak sah’, tapi juga ‘penyalahgunaan wewenang’ dan melakukan ‘konspirasi’ dengan pengusaha nakal.

Di tingkat propinsi atau kabupaten, juga mungkin seperti itu. Pasal 33 UUD 45, bila dilaksanakan dengan baik dan benar, sangat ‘diyakini’ tidak akan terjadi marjinalisasi rakyat. Tingkat kemiskinan sudah pasti dapat dipangkas atau ditekan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sokoguru RAPB (salah satu komponen), dan PAD bisa berasal dari mana saja, tergantung bagaimana Pemda (gubernur dan bupati) pandai-pandai menggalinya. Di Bojonegoro, sejak 2010 an, hampir semua tanah di wilayah Bojonegoro diindikasikan mengandung ‘minyak dan gas bumi’. Bisa dihitung, berapa jumlah dana yang bisa dihimpun dalam PAD. Karena setiap galon minyak dan atau  setiap meter kubik gas adalah uang, walaupun besarnya mungkin hanya 10% sampai 15% bruto atau netto penjualan. Di sinilah eksekutif dan legislatif Kabupaten Bojonegoro wajib bersikap ‘wise (bijak)’ dalam menetapkan distribusi dana (anggaran belanja) terhadap rakyat, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 33 ayat
3 UUD 45: ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’

Bila tidak menjalankan amanah ini, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi ‘ketidakadilan’ dan pada ujungnya akan terjadi ‘chaos’. Lebih mengerikan lagi, kalau peristiwa alam dahsyat seperti yang terjadi di kerajaan Saba’ terulang pada zaman kita (banjir besar/sailal arimi dan tumbuh semak belukar yang berbuah pahit/atsl dan sidr). Berbagai propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia  sudah merasakan bencana itu, tak ketinggalan Kabupaten Bojonegoro. Apakah bencana tersebut karena kelalaian manusia atau peringatan Allah s.w.t., wallahu a’lam bis sawab. Oleh karena itu, kalimat yang berbunyi ‘dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ harus selalu menjadi acuan penguasa (umara), siapapun orangnya, baik di tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Itulah sejatinya bentuk rasa syukur penguasa/umara kepada Allah s.w.t.

Komentar :